PERANAN HUKUM BISNIS DALAM SUATU BISNIS

MAKALAH

PERANAN HUKUM BISNIS DALAM SUATU BISNIS

DISUSUN OLEH :

Nadya Anggraini

MNP01

STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolonganNya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Dalam makalah ini saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak guru yang telah membimbing saya menulis makalah ini, orang tua dan teman- teman yang mendukung saya dalam menyelesaikan makalah ini

Dalam makalah ini saya membahas tentang peranan hukum bisnis dalam suatu usaha. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa dalam melakukan sutu kegiatan bisnis haruslah diperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum yang berlaku dalam suatu negara. Maka dibuatlah makalah ini untuk menjelaskan tentang hukum – hukum yang berlaku dalam dunia bisnis.

Saya menyadari bahwa makalah ini kurang dari sempurna . saya hanya berharap bahwa makalah ini dapat menjadi bacaan yang baik dan bermanfaat.

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Istilah Hukum Bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia. Kata ’Bisnis’ dipinjam dari Bahasa Inggris yaitu business, yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl 1938 No.276.
Hukum bisnis atau Business Law (dalam bahasa Inggris) merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh kepastian hukum.
Walaupun hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan masalah perjanjian dan perikatan yang hanya melibatkan para pihak yang terlibat, akan tetapi pasca reformasi di Indonesia saat ini, dengan semangat untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha/bisnis maka telah dikeluarkan beragam peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, antara lain UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya.

B.    Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka kami akan membahas sedikit tentang Peranan Hukum Bisnis Dalam Perusahaan.

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Hukum Bisnis.
Kalau melihat dari judul di atas, tidak-lah lain memiliki dua arti pengertian yakni hukum dan bisnis. Setelah itu baru dapat digabungkan pengertian antara hukum dan bisnis sehingga dapat di peroleh penjelasan mengenai Hukum Bisnis.
Hukum menurut para ahli hukum:
1.    Meyers mengartikan Hukum "Sebagai semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya".
2.    Utrecht Mngartikan Hukum "Merupakan himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat".
3.    Mochtar Kusumaatmadja Mengartikan Hukum "Tidak hanya di artikan sebagai suatu peraturan atau norma, melainkan hukum di maknai dengan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses yang menjadi-kan kaidah serta asas berfungsi, kaidah atau norma merupakan peraturan yang mengikat serta memiliki sanksi apabila tidak di patuhi; asas merupakan hal-hal mendasar atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma;.
Tidak hanya dalam bentuknya yang tertulis hukum juga memiliki bentuk lain yakni hukum tidak tertulis, contohnya kebiasaan. Kebiasaan - kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan diteruskan secara turun termurun akan menjadi suatu adat. Hukum dan kebiasaan merupakan dua dari empat kaidah sosial yang ada dalam masyarakat, masih ada kaidah sosial lainnya seperti agama dan kesusilaan sebagai suatu Hukum.
Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, di bidang perekonomian serta bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan merupakan target utama dari suatu kegiatan bisnis.
Jadi bisa disimpulkan bahwa Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneunr dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan. (Munir Fuady, 2005 : 2).
Hukum Bisnis kerap kali juga disebut dengan Hukum Dagang.

B.    Tujuan Hukum Bisnis
Hukum yang diberlakukan memiliki tujuan yang dikenal dengan tujuan hukum. Menurut L.J. Van Apeldroorn, tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai. Selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki fungsi. Fungsi hukum mengacu pada tujuan hukum. beberapa fungsi hukum di antaranya hukum sebagai sarana penyelesaian pertikaian, pencapaian keadilan lahir batin dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
Berkaitan dengan sarana pembaharuan masyarakat, hukum harus mampu merubah perilaku dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat yang tidak teratur menjadi masyarakat yang teratur.
Dari tujuan hukum tersebut maka tujuan hukum bisnis pun dalam suatu perusahaan mengacu pada tujuan hukum. Tujuan dari hukum bisnis adalah adanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

C.    Ruang Lingkup Hukum Bisnis Dalam Perusahaan
            Hukum Bisnis selalu ada saat pertama kali pelaku bisnis melakukan kegiatan usaha yang dimulai dengan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam suatu bentuk perjanjian berbentuk tertulis yang lazim dinamakan kontrak. Agar kontrak yang dibuat parah pihak menjadi sah, maka harus dilihat dalam KUHPerdata, yaitu Buku III KUHPerdata tentang perikatan.
            Setelah kontrak di buat dan di setujui maka tidak jarang pelaku bisnis membuat sebuah wadah demi melancarkan maksud dan tujuan dalam kontrak tersebut, antara lain pembentukan wadah tersebut meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan comanditer (CV), perseroan terbatas (PT), serta koperasi.
            Kegiatan usaha juga tidak hanya meliputi pembuatan wadah saja, tidak jarang perbuatan bisnis juga meliputi hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Dalam menjalankan bisnis tidak jarang pelaku bisnis juga mengajukan kredit kepada bank. Pelaku bisnis dapat mengajukan kredit ke Bank dan biasanya Bank akan menyalurkan kredit apabila salah satunya pembisnis dan perusahaannya memiliki rekening korang yang baik dan memiliki konsumen yang baik pula.

D.   Peranan Penting Hukum Bisnis Dalam suatu usaha

            Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan.
            Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999).
            Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan lebel halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah daluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat islam adanya lebel halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram.
            Contoh-contoh hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dll.
            Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tesebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena :
•    Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.
•    Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.
Disinilah peran hukum bisnis tersebut. Untuk itu pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian.
Menurut Ismail Saleh dalam bukunya “HUKUM DAN EKONOMI” 1990,:
”Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejehateraan masyarakat dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejehateraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan rakyat banyak”.
            Berdasarkan hal diatas sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi/bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Kemajuan suatu ekonomi/bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Maka dibuat perangkat hukum yang mengatur dibidang bisnis tersebut (hukum bisnis).
            Dengan telah dibuatnya hukum bisnis tersebut (peraturan perundang-undangan) imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui/dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).
            Bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.

E. Manfaat mempelajari hukum bisnis oleh pelaku bisnis

Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hukum atau aturan tentang bisnis terkadang menjadikan kendala bagi pelaku usaha untuk meraih untung sebesar-besarnya.Tapi bila diselami ternyata hal itu tidaklah benar. Justru hukum bisnis memberikan pengaturan untuk melindungi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat. Diharapkan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan sendiri dengan melanggar hak orang lain.
Salah satu contoh konkritnya adalah jika anda seorang investor atau sekutu pasif sebuah CV maka anda akan sangat membutuhkan keamanan bagi uang anda yang menjadi objek kerja sama, maka jika anda menguasai hukum kontrak maka upaya memberikan keamanan bagi uang anda bisa maksimal dengan kontrak yang memiliki standarisasi yang jelas, misalnya dengan nokta riil maka perjanjian tersebut harus dianggap asli sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Kemampuan anda memberikan jaminan perlindungan investasi melalui kontrak terhadap investor akan menjadi pertimbangan kuat akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan anda karena harus dipahami semua orang menginginkan uangnya aman dengan kata lain harus ada kejujuran, profesionalitas dan perlindungan.
Misalnya lagi, melihat UU Konsumen memberikan beberapa hak dan kewajiban bagi pelaku usaha maupun konsumen.Dengan kata lain di situ tidak cuma terdapat aturan dan sanksi akan tetapi juga ketentuan mengenai standarisasi yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha sehingga apabila dijalankan dengan baik maka ada perwujudan profesionalitas pelayanan bagi konsumen, perlindungan pelaku usaha dan peningkatan daya saing dengan perusahaan asing dari segi pelayanan. Inipun akan menjadi pertimbangan bagi investor karena investor biasanya menginginkan kerja sama dengan perusahaan yang memiliki prospek ke depan sekaligus profesional. Jika dilihat, investor atau rekanan lebih mengutamakan bekerja sama dengan perusahaan yang profesional. Patuh kepada hukum dan profesional menjadi pertimbangan investor, penanam modal dan rekanan selain pada nilai keuntungan perusahaan karena bagaimanapun uang yang aman sekaligus terhindar dari masalah menjadi aspek penting dalam pertimbangan seseorang melakukan bisnis. Sehingga hukum bisnis sebenarnya bukan hanya pelengkap bagi pelaku usaha akan tetapi menjadi bagian penting terhadap berlakunya bisnis karena merupakan sebuah perlindungan tidak hanya bagi konsumen akan tetapi juga antar pelaku usaha dan investor.
Dari sudut pandang Kekayaan Intelektual juga sangat penting dikuasai pelaku usaha karena di sana terdapat pengaturan sekaligus perlindungan seorang pemegang hak kekayaan intelektual untuk mempergunakan hak intelektualnya untuk menjalankan usahanya di dalamnya terdapat merek, desain industri, paten, dll.
Jika dalam penyelesaian sengketa bisa menambah wawasan misalnya tidak hanya lewat pengadilan tetapi juga arbitrase dan penyelesaian alternatif yang juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

KESIMPULAN

Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneunr dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan.
Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan.
Diharapkan ke depan baik pelaku usaha, konsumen, pesaing, dan penegak hukum mengerti betul tentang hukum bisnis agar dalam mempergunakan hak dan kewajibannya tidak menyimpang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha adalah salah satu pihak yang berperan penting dalam kegiatan bisnis sehingga sangat penting mengetahui dan atau mempelajari hukum bisnis.